BEIJING: China mengesahkan undang-undang pada Sabtu (23/10) untuk memperkuat perlindungan perbatasan di tengah perselisihan yang berkepanjangan dengan India, kekhawatiran tentang efek limpahan dari Afghanistan yang dikuasai Taliban dan penyebaran COVID-19 dari Asia Tenggara.

Undang-undang Perbatasan Darat tidak serta merta mengubah cara penanganan keamanan perbatasan ketika tindakan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2022, tetapi itu mencerminkan kepercayaan China yang semakin besar dalam kemampuannya untuk mengelola perbatasannya.

China telah mengamati dengan cermat negara tetangga Afghanistan, di mana Taliban kembali berkuasa pada Agustus, untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan masuknya pengungsi atau ekstremis Islam yang menyeberang untuk bergabung dengan Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang China.

Di perbatasan Himalaya, tentara China telah berselisih dengan pasukan India sejak April 2020.

China juga telah berusaha keras untuk menjaga virus corona di luar perbatasannya, setelah penyeberangan ilegal dari Myanmar dan Vietnam berkontribusi tahun ini pada lonjakan kasus di provinsi selatan Yunnan dan Guangxi masing-masing.

Ini adalah pertama kalinya Republik Rakyat Tiongkok, yang didirikan 72 tahun lalu, memiliki undang-undang khusus yang menetapkan bagaimana negara itu mengatur dan menjaga perbatasan darat 22.000 km yang dibagi dengan 14 negara, termasuk bekas negara adidaya Rusia dan Korea Utara yang memiliki kemampuan nuklir.

Negara itu akan “mengambil langkah-langkah efektif untuk secara tegas melindungi kedaulatan teritorial dan keamanan perbatasan darat”, kata undang-undang tersebut.

Polisi militer dan militer Tiongkok – Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Polisi Bersenjata Rakyat – bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan dari “invasi, perambahan, penyusupan, provokasi”.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa China dapat menutup perbatasannya jika perang atau konflik bersenjata lainnya di dekatnya mengancam keamanan perbatasan.

Sumber: Reuters/dv