Pimpinan MPR RI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot. Penyebabnya, anggaran MPR dipangkas. Sri Mulyani juga dinilai tidak menghargai MPR karena tidak menghadiri beberapa undangan rapat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
“Kita minta Presiden memberhentikan dan mencopot Menteri Keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya,” kata Fadel dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Menanggapi persoalan tersebut, Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya menjelaskan alasan ketidakhadiran dirinya dalam undangan rapat pembahasan anggaran dengan pimpinan MPR/
“Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” ujarnya seperti dikutip kumparan, Rabu (1/12).
Mengenai pemangkasan anggaran MPR, Sri Mulyani menerangkan bahwa semua Kementerian/Lembaga dikurangi anggarannya karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di tahun ini.
“Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penangan COVID-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” paparnya.
Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
“Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” ujar Sri Mulyani.
“Kemenkeu dan Menkeu terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian,” tutupnya
Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:
1) Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.
2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.
4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.
Jakarta, 1 Desember 2021
Sumber: Kumparan
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia SINGKAWANG-Bea Cukai Sintete Bangun Kantor Baru di Singkawang, Proyek Rp21 Miliar Ditarget Rampung November Pejabat Bea Cukai bersama Pemerintah Kota Singkawang
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia SAMBAS-Konflik Aset Vihara di Jelutung Sambas Berlarut, Umat Buddha Akan Sampaikan Aspirasi ke DPR RI Pengurus Vihara Tridharma Catur Arya Satyani
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia 10 Tempat Makan Choipan Terenak di Singkawang 2026, Wajib Coba Choipan Marga Tjhia yang Legendaris! CHOIPAN SINGKAWANG – Ilustrasi Choipan. Berikut
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia SINGKAWANG-Semarak Malam Pawai Lampion 2026 di Kota Singkawang, Meriah Diramaikan Ribuan Penonton PAWAI LAMPION – Ribuan masyarakat tumpah ruah di sekitaran
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Bersama Yayasan Bumi Katulistiwa Foto dokumentasi Media Info Nusantara/Sugianto Tzu https://www.mediainfonusantara.com/wp-content/uploads/2026/03/Lagu-Imlek-terbaru-2018-Angelina-Gong-Xi-Fa-Cai.mp4 Ir. Pui Sudarto, Ketua Umum
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia SINGKAWANG-Cap Go Meh 2026 jadi simbol harmoni dan keberagaman di Singkawang Suasana Festival Cap Go Meh di Kota Makassar, Sabtu (28/2/2028).
