SINGKAWANG – Politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) jauh lebih berbahaya dari politisasi uang.

Hal tersebut sempat diungkapkan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan saat menyampaikan sambutanya pada sosialisasi penindakan pelanggaran “Pemilu Serentak 2024 Bebas Pelanggaran Politisasi SARA di Kalimantan Barat” di Hotel Mahkota, Kota Singkawang, Kamis 7 April 2022 sore kemarin.

Abhan menerangkan, dampak dari politisasi uang dampaknya hanya sesaat, namun berbeda dengan dampak dari politisasi SARA yang dampaknya bisa berlarut-larut dan luas.

“Politisasi SARA itu jauh lebih berbahaya dari Politisasi uang. Dampaknya bisa berlarut-larut dan sangat luas,” kata Abhan, Jumat 8 April 2022.

Selain itu, Abhan mengatakan, bahwa dalam undang-undang disebutkan waktu tahapan pemilihan dimulai Dua Bulan sebelum Hari pemungutan.

Hal tersebut, Abhan katakan, berdasarkanp utusan dari pemerintah mengenai jadwal pelaksanaan hari pemungutan suara Pemilu 2024.

“Tinggal kami mengajukan rincian tahapan seperti apa,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia adalah negara besar di dunia, di mana Indonesia sudah memiliki banyak pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Pemilu 2019 yang lalu telah menjadi rujukan kepada dunia bahwa dengan 180an juta pemilih, kita bisa menyelenggarakan dalam waktu yang sama,” katanya.

Ia berharap, kesuksesan Pemilu di 2019 bisa juga sukses dilaksanakan di 2024 mendatang.

“Dengan catatan mendapatkan dukungan dari semua pihak, bukan hanya dari penyelenggara tapi dari semua komponen bangsa ini,” tukasnya.

Lebih jauh, Abhan juga secara langsung mendeklarasikan “Tolak Politisasi SARA pada Pemilu Serentak 2024” dengan menempelkan cap tangannya pada media yang telah disediakan.

Sumber: TRIBUNPONTIANAK.CO.ID