“Isu-isu terkait Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet merupakan urusan dalam negeri China yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan eksternal mana pun, demikian bunyi sebuah pernyataan gabungan yang disampaikan pada sesi ke-48 Dewan HAM PBB.”

JENEWA-Pakistan pada Jumat (24/9) menyampaikan sebuah pernyataan gabungan atas nama 65 negara pada sesi ke-48 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menekankan bahwa menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara-negara, serta nonintervensi dalam urusan internal negara-negara berdaulat, merupakan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

Pernyataan gabungan tersebut mengungkapkan bahwa isu-isu terkait Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet merupakan urusan dalam negeri China yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan eksternal mana pun, dan menegaskan kembali dukungan kepada China dalam mengimplementasikan prinsip “satu negara, dua sistem” di Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong.

Pernyataan gabungan itu menyebutkan bahwa semua pihak harus mematuhi tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip-prinsip universalitas, ketidakberpihakan, objektivitas, dan nonselektivitas; menghormati hak-hak rakyat setiap negara untuk memilih secara mandiri jalan perkembangan hak asasi manusia sesuai dengan kondisi nasionalnya; serta memperlakukan semua hak asasi manusia dengan penekanan