Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Apindo menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jamsos, dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, menilai pemerintah perlu memprioritaskan keberlangsungan usaha. Menurutnya, kelangsungan perusahaan turut menentukan keberlanjutan pekerjaan bagi para karyawan.
“Gini, mestinya dilihat bahwa dunia usaha saat ini sedang seperti apa. Kedua, ada hal-hal yang lebih urgent lagi ketimbang membuat satu terobosan yang rasanya saat ini belum bisa diterapkan,” katanya saat berbincang bersama Pro3 RRI, Senin, 16 November 2026.
“Sekarang ini mestinya berpikir untuk bagaimana mempertahankan ekonomi kita melalui perkembangan dunia usaha. Melalui kelangsungan usaha agar ada kelangsungan pekerjaan,” ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan potensi tumpang tindih antara DCP dan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini, perusahaan telah menanggung sejumlah program, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP).
“Nah ini yang saya agak penuh kekhawatiran. Terkait baik itu pengawalannya ataupun implementasinya,” ucapnya.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas program perlindungan ketenagakerjaan yang sudah berjalan. Selain tumpang tindih program, ia mempertanyakan mekanisme pengelolaan DCP oleh lembaga yang pemerintah tunjuk.
“Karena kita juga belum bisa melihat seperti apa mekanismenya. Seperti apa yang ketentuannya, regulasinya, apa-apa saja yang harus dilibatkan,” ucapnya.
Apindo berharap pemerintah melibatkan pengusaha dalam penyusunan aturan pelaksanaan DCP. Ia menilai pengusaha perlu menyampaikan kesiapan, kebutuhan, dan kemampuan perusahaan sebelum kebijakan berlaku.
“Ini kan yang menjadi objeknya pengusaha, subjeknya kan regulasi pemerintah. Mestinya objek itu diberitahu, apa yang diharapkan oleh objek,” ucapnya.
Ia menilai target penerapan DCP pada Oktober 2027 belum realistis bagi dunia usaha. Kemudian, Ia juga meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan sebelum menetapkan aturan pelaksanaannya. (Reporter: Davina Keisha Salsabila)
Sumber: RRI.CO.ID