Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengigatkan, kecurangan dalam penyelenggaraan JKN merupakan pengkhianatan terhadap semangat gotong royong dan hak kesehatan masyarakat. Ia mengingatkan, praktik tersebut berpotensi merugikan dana program serta mengancam keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta.
Muhaimin mengingatkan, dana BPJS Kesehatan merupakan amanat masyarakat yang harus dijaga dari praktik penyimpangan demi keberlanjutan program JKN. Muhaimin menekankan, integritas pengelolaan dana menjadi kunci memastikan hak peserta atas layanan kesehatan tetap terpenuhi.
“Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong royong. Dana JKN ini adalah amanat seluruh rakyat Indonesia. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Muhaimin menyebut, program JKN saat ini telah melindungi 285,83 juta jiwa atau setara 98,52 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut, menurutnya, harus dijaga melalui penyelenggaraan program yang profesional, transparan, dan bebas dari kecurangan.
“Praktik kecurangan tidak hanya merugikan keuangan program, tetapi juga berpotensi mengganggu akses dan keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat. Pencegahan dan penanganan kecurangan membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem kesehatan, bukan hanya BPJS Kesehatan,” ujar Muhaimin.
Muhaimin meminta rumah sakit dan fasilitas kesehatan memperkuat pengendalian internal, kepatuhan, serta sistem deteksi dini untuk mencegah kecurangan. Ia mendorong pemanfaatan rekam medis elektronik dan pengawasan klaim guna menutup celah penyimpangan dalam pelayanan kesehatan.
Muhaimin menegaskan, penindakan pelaku kecurangan JKN harus berdasarkan pembuktian objektif melalui audit medis klinis serta bukti digital. Ia juga meminta perlindungan bagi pelapor dan tenaga kesehatan yang berkomitmen menjaga integritas pelayanan.
“Kita juga bangga dan bersyukur seluruh pelapor akan mendapatkan perlindungan karena mempunyai iktikad baik. Tidak ada kriminalisasi bagi seluruh pelapor,” ujarnya.
Selain itu, Kemenko PM akan mengoordinasikan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem pencegahan dan penanganan kecurangan JKN. Deklarasi dan policy brief INAHAFF selanjutnya dibahas lintas kementerian guna mendorong kebijakan antikecurangan yang lebih efektif.
“Penguatan regulasi antikecurangan JKN perlu terus dilakukan, termasuk penyempurnaan aturan hingga tingkat peraturan menteri maupun peningkatan level regulasi. Perhimpunan Antifraud Kesehatan Indonesia diharapkan menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mencegah kecurangan sektor kesehatan,” kata Muhaimin.
Sumber: RRI.CO.ID