Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memandang pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai jawaban penantian selama 18 tahun. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan aturan tersebut dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis, 19 November 2026.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan perumusan regulasi penting ini sejak tanggal 1 Mei 2025. Pemerintah bersama DPR RI awalnya menyepakati target penetapan undang-undang tersebut tuntas sebelum tanggal 15 Desember 2026.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Diky Anandya, menyampaikan keterangan resmi mengenai regulasi tersebut. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut memuat penanganan tindak pidana korupsi beserta berbagai perkara pidana lainnya.
“Setelah penantian 18 tahun, RUU Perampasan Aset kini telah menjadi Undang-Undang. Ini menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah dan DPR untuk menjawab aspirasi masyarakat terus diwujudkan, terutama dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan hasil kejahatan tidak kembali dinikmati oleh pelakunya,” ujar Diky di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Diky menilai regulasi perampasan aset mampu membantu pemulihan hak masyarakat yang terkena penipuan daring. Korban investasi bodong serta travel haji memiliki jalur hukum kuat guna memulihkan kerugian finansial mereka.
“Semangat utamanya adalah memastikan negara tidak berhenti pada menghukum pelaku. Aset yang berasal dari kejahatan juga harus dapat dipulihkan. Dengan begitu, kerugian negara maupun masyarakat tidak berhenti menjadi angka dalam sebuah perkara, tetapi ada upaya nyata untuk mengembalikannya,” kata Diky.
Ia menyatakan bahwa undang-undang tersebut memberikan konsekuensi berat bagi para pelaku kejahatan ekonomi terorganisir. Bandar narkoba maupun pihak pendana aksi terorisme akan kehilangan kekuatan finansial dalam menjalankan operasi ilegal.
“Ketika aset hasil kejahatan bisa ditelusuri dan dirampas secara efektif, negara bukan hanya mengambil hasil kejahatannya, tetapi juga memutus modal yang memungkinkan kejahatan itu terus berlangsung,” ucap Diky.
Diky menerangkan bahwa instrumen hukum ini tetap berlaku kendati pelaku kejahatan diketahui telah meninggal dunia. Penyitaan aset juga tetap menyasar pelaku yang melarikan diri, sakit permanen, maupun tidak diketahui keberadaannya.
“Prinsipnya jelas, kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk meninggalkan warisan kekayaan hasil tindak pidana. Negara harus memiliki mekanisme untuk memastikan aset yang berasal dari kejahatan tetap dapat dipulihkan sesuai ketentuan hukum,” kata Diky.
Aset hasil rampasan tindak pidana ke depan akan dikelola secara transparan oleh badan bentukan Presiden. Lembaga pengelola tersebut memanfaatkan sistem informasi terintegrasi demi menjamin pengawasan aset berjalan secara akuntabel.
Sumber: RRI.CO.ID