Pembangunan IKN, Tak Ganggu Anggaran Pemulihan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pendanaan untuk membangun Ibukota Negara (IKN) baru tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.  Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk IKN baru, kata Menkeu, akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19.

“Ini faktor yang akan mendominasi rancangan APBN kita di tahun 2022, dengan mengantisipasi Undang-undang IKN, terutama 2023 dan 2024, termasuk untuk Pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan,” ujar Menteri Keuangan, Jumat (7/1/2022).

Saat ini, sejumlah infrastruktur di lokasi IKN baru dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Diantaranya, Jembatan Pulau Balang II di Kalimantan Timur. Jembatan ini menjadi penghubung transportasi darat dari kota Balikpapan ke lokasi (IKN) baru, yakni Penajam Paser Utara. Pembiayaan pembangunan jembatan ini dilakukan secara Multi Year Contract (MYC) tahun 2015-2021, dengan total biaya  sebesar Rp1,43 triliun.

Menkeu mengatakan, melihat perkembangan SBSN yang pesat,  SBSN kini bertransformasi dan berkembang menjadi instrumen fiskal yang strategis dan inovatif. Penerbitan SBSN dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan dan sekaligus untuk mendorong pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri .

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, total pembiayaan proyek SBSN sampai tahun 2022 mencapai Rp175,38 triliun dengan jumlah proyeknya lebih dari 4.247 proyek yang tersebar di seluruh provinsi. Alokasi terbesar dari SBSN digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur transportasi, jalan-jembatan, dan sumber daya air yang jumlahnya mencapai Rp144,26 triliun (82,25%), yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, termasuk jembatan Pulau Balang yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur ini.

Ditengah situasi pandemi COVID-19, realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN tahun 2021 dinilai masih cukup baik yaitu sebesar 85,52%. Selanjutnya, sisa pekerjaan seluruh proyek tersebut akan dilanjutkan penyelesaiannya dengan fasilitas lanjutan/luncuran di tahun 2022, dimana rata-rata realisasi dari lanjutan/luncuran proyek SBSN tersebut selama ini mencapai 93% sampai 96%.

“Dengan melihat kinerja dan fungsi strategis SBSN selama ini, Pemerintah optimis dan berharap bahwa SBSN ini ke depan dapat menjadi salah satu pilar utama instrumen APBN untuk pembangunan nasional, dan sekaligus juga menjadi instrumen utama di pasar keuangan nasional,” pungkas Menkeu. 

Sumber: RRI.co.id