Otoritas China menolak protes dilayangkan Filipina, terkait larangan mencari ikan di wilayah perairan Laut China Selatan.

“China tidak dapat menerima tuduhan yang tidak beralasan dari Departemen Luar Negeri Filipina (DFA),” tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian, di Beijing dilansir dari laman Antara, Kamis (2/6/2022).

Lijian mengatakan, China mengimplementasikan moratorium pencarian ikan di Laut China Selatan selama musim panas sebagai hal normal. Sebab hal itu untuk melindungi sumber daya hayati kelautan.

“Ini juga sejalan dengan hukum laut internasional, termasuk Unclos. Sehingga, China tidak akan menerima tuduhan Filipina yang tidak berdasar itu,” kata Lijian.

Ia pun berharap pihak Filipina melihat persoalan itu dalam perspektif objektif, benar, dan bersungguh-sungguh memenuhi kewajiban sebagai negara pesisir di Laut China Selatan.

“Dalam meningkatkan pembangunan perikanan berkelanjutan di kawasan,” ujar Lijian.

DFA mengajukan protes kepada China atas moratorium pencarian ikan, pada Senin (30/5/2022).

Nota diplomatik DFA itu menyebutkan, moratorium tersebut mencakup wilayah Laut Filipina Barat, berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Filipina.

DFA juga mengutip putusan Arbitrase Laut China Selatan yang dikeluarkan, pada 12 Juli 2016. Putusan itu terkait hak kedaulatan Filipina atas sumber daya hayati eksklusifnya di zona ekonomi.

China dan Filipina juga merupakan negara terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan. Termasuk, Indonesia yang juga mempertahankan teritorial di perairan utara Natuna yang diklaim Laut China Selatan pula oleh China.