Pihaknya berharap, dengan bertemu Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI nantinya permasalahan bisa selesai. Terlebih kondisi yang dihadapi ini sudah terjadi tahun 2020. “Aset aset yang dikuasai sekelompok orang itu seluruh surat tanah, jadi kami sebagai umat Buddha berharap kembalikan hak umat buddha, karena mereka ini bukan umat Buddha, Pihaknya sebenarnya tidak ingin memperpanjang permasalahan ini.

Hanya saja, dari pihak mereka tidak ada niat untuk bertemu melakukan mediasi. “Kami beberapa kali mengajukan mediasi, pertemuan, termasuk meminta fasilitasi Kementerian Agama, pihak kecamatan, tapi mereka tidak mau datang. Tapi yang terakhir pihak mereka itu datang yang diwakili Kuasa Hukumnya, dan saat itu mereka menyampaikan untuk permasalahan ini diselesaikan ke pengadilan,” katanya.

Disampaikan Pang Dewo, penguasaan aset dan yayasan umat Agama Buddha (yayasan Catur Arya Satyani) oleh pihak tertentu sudah berlangsung beberapa tahun. Dimana Yayasan Catur Arya Satyani didirikan oleh biksu dan biksuni sekitar 1800-an dengan nama awal tempat peribadatan Agama Buddha Sip Fuk Thong.

Masalah mencuat terkait penguasaan aset dan kepengurusan yayasan muncul pada 16 Oktober 2020. Sekelompok orang yang mayoritas bukan beragama Buddha mengadakan pertemuan di salah satu tempat di Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, dihadiri Ketua yayasan Catur Arya Satyani, Ngui Tjhan Kie untuk membahas penyusunan kepengurusan yayasan yang baru. Namun proses penyusunan tersebut tidak selesai dilaksanakan.

Mendengar kabar itu, umat Buddha membuat pengaduan ke Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia (Magabutri) Kabupaten Sambas untuk menyelesaikan masalah tersebut, Selanjutnya Magabutri Kabupaten Sambas melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat. 

Pada 26 Oktober 2020, umat Buddha di bawah naungan yayasan Catur Arya Satyani dan pengurus Magabutri Kabupaten Sambas mengadakan rapat bersama dengan Penyelenggara Buddha Kementerian Agama Kabupaten Sambas yang dihadiri ketua yayasan, Ngui Tjhan Kie. Dalam rapat tersebut keduanya menyatakan bahwa surat berita acara pergantian pengurus tertanggal 16 Oktober 2020 sudah dibatalkan. Lalu pada, 29 Oktober 2020, ketua yayasan memberikan surat kuasa kepada pengurus Magabutri Kabupaten Sambas untuk menyelesaikan masalah yang dialami umat Buddha di Kecamatan Pemangkat.