Jakarta – Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo menyatakan akan terus memfasilitasi dan memperkuat kerja sama Indonesia dan Jepang. Termasuk di bidang energi nuklir yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Tokyo, Renata Hutagalung, melalui keterangan pers, Kamis 22 Januari 2026. Menurut dia, tantangan utama pengembangan energi nuklir tidak hanya bersifat teknis.

“Ini juga menyangkut tata kelola, kerangka keselamatan, dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan,” ujarnya. Renata menambahkan Indonesia telah menetapkan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan keamanan energi, keandalan sistem, dan keberlanjutan lingkungan.

Hal ini dilakukan melalui Rencana Induk Kelistrikan Nasional 2025-2060. “Sehingga Indonesia dapat mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih awal,” ucapnya.

Bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin), KBRI Tokyo memfasilitasi pelaksanaan Japan–US Training Program on Responsible Use of Small Modular Reactor Technology for Indonesia. Kegiatan ini digelar di Tokyo, Jepang pada 19-23 Januari 2026.

Program pelatihan ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat (AS). Khususnya untuk mendukung transisi energi nasional Indonesia menuju emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060. 

Terkait hal tersebut, Renata mengatakan energi nuklir secara eksplisit diakui sebagai bagian dari sumber energi utama Indonesia. Namun, pengembangannya bergantung pada berbagai hal mendasar.

“Misalnya standar keselamatan tertinggi, serta kesiapan regulasi dan kelembagaan yang kuat,” ujarnya. “Serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta keterlibatan pemangku kepentingan yang bermakna.”

Presiden Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Yasuhiko Yoshida, mendukung pernyataan tersebut. Menurut dia, Pemerintah Jepang berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas SDM Indonesia di bidang teknologi energi maju.

“Termasuk teknologi reaktor nuklir generasi baru,” ujarnya. Hingga saat ini lebih dari 26 ribu peserta asal Indonesia telah mengikuti berbagai jenis program pelatihan yang diselenggarakan AOTS.

Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi PLN, Prof. Agus Puji Prasetyono, menyoroti masalah kebijakan energi nasional Indonesia. Menurut dia, bauran energi Indonesia saat ini masih didominasi oleh pembangkit berbasis batu bara. 

“Padahal kebutuhan baseload yang andal dan rendah karbon menjadi krusial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya. Selain itu, lanjut Agus, ini sekaligus menjadi upaya untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle-income trap).

Pemerintah Indonesia telah memasukkan energi nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUPTL. Juga tengah mempersiapkan pembentukan Nuclear Energy Planning and Implementing Organization melalui Peraturan Presiden.

Sumber: RRI.CO.ID