Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tidak perlu menggelar sidang untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Yusril, keputusan Gibran untuk berhenti atas kemauan sendiri sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran dirinya sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan konsen atau persetujuan dari pihak lain karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Karena itu, Yusril berpandangan MPR tidak perlu menggelar sidang khusus untuk menentukan apakah pengunduran diri Gibran diterima atau ditolak.
Menurut dia, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan MPR adalah menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

Yusril menjelaskan, MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Selanjutnya, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. “Sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan wakil presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden,” jelasnya.

Yusril menambahkan, mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Ia juga membandingkan konstruksi pernyataan berhenti Gibran dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu, Yusril mengaku turut menyusun konsep pernyataan berhenti Soeharto. Meski demikian, Yusril menegaskan terdapat perbedaan konsekuensi ketatanegaraan antara kedua peristiwa tersebut.

Ketika Soeharto berhenti sebagai presiden, wakil presiden otomatis menggantikannya. Sementara dalam kasus Gibran, kekosongan jabatan wakil presiden harus diisi melalui pemilihan oleh MPR.

“Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden. Sekarang ini yang berhenti wakil presiden. Kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” katanya. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI ke Majelis Permusyawatan Rakyat.

Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Gibran di Gedung Nusantara III pada hari. Pertemuan internal tersebut berlangsung selama 20 menit. “Dalam pertemuan itu, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami menyampaiakan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres,” kata Muzani dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kamis (12/11/2026).

Muzani mengatakan surat yang disampaikan kepada MPR ini sama halnya degan surat yang telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Terhadap surat pengunduran diri tersebut, lanjutnya, Gibran meminta agar MPR segera memprosesnya sesuai degan ketentuan ketatanegaraan yang berlaku. “Dan hari ini, pimpinan MPR akan mengadakan rapat menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. MPR akn mengadakan rapat gabungan yang diikuti oleh pimpinan fransi MPR dan kempok DPD untuk menentukan langkah-langkah,” terang Muzani.

Sumber: Kontan.co.id