Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan usulan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Pimpinan DPR akan membahas usulan tersebut melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah.

Ia menyebut persyaratan pengajuan hak menyatakan pendapat telah terpenuhi. Sehingga proses pembahasan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme kelembagaan DPR RI.

“Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat. Karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu terdekat,” katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan pimpinan DPR terlebih dahulu menjadwalkan pembahasan melalui rapat pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya. Setelah pembahasan tersebut, pimpinan DPR akan membawa usulan itu ke rapat Badan Musyawarah sebelum menentukan kelanjutannya.

“Jadi akan kami rapim, rapat pimpinan, dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna,” ujarnya.

Berdasarkan agenda sementara, rapat paripurna DPR terdekat dijadwalkan berlangsung Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 10.00 WIB. Ia menyebut usulan tersebut akan diteruskan dalam forum paripurna apabila seluruh tahapan pembahasan internal pimpinan DPR.

“Rapat paripurna yang terdekat berdasarkan jadwal ialah besok. Jadi rapat paripurna biasa jam sepuluh pagi,” ujarnya.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menerima secara resmi usulan hak menyatakan pendapat yang disampaikan sejumlah anggota parlemen. Penerimaan usulan berlangsung dalam rapat di Ruang Komisi VIII Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

“Ini akan kami proses di pimpinan, dibawa ke rapat pimpinan DPR RI. Kemudian dilanjutkan ke rapat Badan Musyawarah,” kata Saan.

Berdasarkan rekapitulasi tanda tangan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut. Rinciannya, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 11, Gerindra 11, NasDem 19, PKB 18, PKS 28, PAN satu, dan Demokrat 18 orang.