Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini. Pengunduran diri tersebut membuat posisi wakil presiden kosong dan membuka proses penentuan pengganti Gibran.

Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan sosok wakil presiden yang tidak hanya mampu menjaga soliditas koalisi, tetapi juga memiliki kapasitas teknokratis untuk membantu mengatasi persoalan ekonomi serta kepekaan dalam merespons keresahan publik. Analis Politik dan Keamanan LAB45,

Winda Safitri menilai, tantangan pemerintahan Prabowo saat ini tidak ringan. Tekanan ekonomi mulai terasa pada kondisi fiskal negara hingga rumah tangga. Di sisi lain, ketidakpuasan publik terhadap kondisi demokrasi juga berpotensi memicu gejolak sosial yang lebih luas.

Menurut Winda, kondisi tersebut membuat peran wapres tidak semestinya terbatas pada menjaga keseimbangan di antara elite politik. Wapres justru perlu menjadi mitra strategis Presiden yang mampu memberikan masukan substantif dalam pengambilan kebijakan. “Yang jelas, bila wapres hanya diposisikan sebagai penjaga keseimbangan elite, persoalan mendasar pemerintahan tidak otomatis terselesaikan.

Maka, wapres perlu berfungsi sebagai semacam otak kedua pemerintahan sebagaimana secara ketatanegaraan wapres akan membantu Presiden,” ujar Winda kepada Kontan, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut, ada dua karakter utama yang idealnya dimiliki pengganti Gibran, yakni teknokrat dan memiliki kepekaan politik.

Kapasitas teknokratis diperlukan untuk melengkapi kepemimpinan Prabowo yang berlatar belakang politisi dan militer, terutama dalam menghadapi persoalan ekonomi. “Saya beranggapan dua hal idealnya untuk pengganti wapres, yaitu seorang teknokrat dan mempunyai kepekaan politik.

Teknokrat penting sebagai penyeimbang beliau yang ranahnya politisi murni dan latarnya juga militer,” jelasnya. Selain memahami persoalan ekonomi dan kebijakan publik, wapres juga perlu memiliki kemampuan membaca dinamika sosial.

Winda menilai, kepekaan tersebut penting agar keresahan masyarakat tidak diabaikan oleh pemerintah. Wapres juga harus berani menyampaikan pandangan kritis kepada Presiden, sekalipun masukan tersebut tidak selalu sejalan dengan kebijakan atau pandangan Prabowo. “Adapun kepekaan ini juga urgent agar wapres tidak ignorance terhadap keresahan publik, dan berani memberikan masukan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan Presiden,” ungkap Winda.

Ia mengingatkan, tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kondisi demokrasi dapat memperbesar potensi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Jika tidak direspons secara tepat, ketidakpuasan tersebut berpeluang berkembang menjadi pembangkangan sipil yang lebih luas.

Geliat demonstrasi, menurutnya menjadi salah satu fenomena yang perlu dicermati pemerintah dalam membaca perkembangan keresahan publik.

Karena itu, stabilitas pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan dan harmoni di antara elite politik. Kinerja ekonomi dan kemampuan pemerintah merespons kritik masyarakat juga menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas politik. “Stabilitas rezim harus ditopang juga oleh kinerja ekonomi dan kemampuan pemerintah merespons kritik publik, tidak cukup hanya harmoni di tingkat elite,” tegasnya.

Penentuan pengganti Gibran tetap tidak terlepas dari kalkulasi politik. Winda memperkirakan Prabowo akan mempertimbangkan soliditas partai-partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2024, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, termasuk partai nonparlemen pendukung.

Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Penjelasan Pasal 4 huruf e mengatur pengusulan dua calon pengganti wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. “Pilihan Prabowo yang pasti akan kembali mempertimbangkan soliditas koalisi pengusung Prabowo pada Pilpres 2024, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, termasuk partai nonparlemen pengusung. Jadi kita tahu pasti ada kalkulasi politik,” ungkapnya.

Sumber: KONTAN.CO.ID