Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi figur utama di balik keputusan Partai Demokrat untuk tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sikap partai tersebut telah lebih dahulu dikonsultasikan dengan SBY sebelum disampaikan kepada publik.

Konsultasi dengan SBY dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi, ketika mantan Presiden RI itu sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Setelah komunikasi tersebut, AHY menegaskan Demokrat tidak akan mengajukan kader maupun nama lain untuk mengisi kursi wakil presiden.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November.

Keterlibatan SBY dalam pembahasan tersebut menjadi pertimbangan penting bagi AHY dalam menentukan sikap politik partai. Sebagai Ketua Majelis Tinggi, SBY menjadi figur sentral dalam komunikasi internal Demokrat terkait keputusan menghadapi kekosongan jabatan wakil presiden.

AHY selanjutnya menyampaikan bahwa Demokrat menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proses pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujarnya.

AHY juga meminta seluruh elemen masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi mengenai sosok pengganti Gibran. Dia berharap proses konstitusional berjalan dengan tenang tanpa mengganggu jalannya pemerintahan dan agenda pembangunan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut,” tutur AHY.

“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi

mendahului konstitusi,” lanjutnya.