Karyawan 'Nyambi' Jualan Online, Kena Pajak Gak Bu SMI?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memihak kepada masyarakat kecil. Salah satunya melalui klaster Pajak Penghasilan (PPh).
Ia menjelaskan, untuk wajib pajak pribadi yang berjualan atau UMKM baik online maupun tidak seperti warung kopi dan warteg bisa dibebaskan dari pajak. Dengan syarat omset per tahunnya tidak lebih dari Rp 500 juta.
“Kalau kita punya perusahaan entah jualan atau produksi dan omset setahun nggak capai Rp 500 juta setahun, anda nggak bayar PPh. Ini untuk perorangan,” ujarnya dalam sosialisasi UU HPP di Jawa Barat pekan lalu.
Artinya, para penjual online seperti di marketplace dan instagram bisa tidak kena pajak jika penghasilannya di bawah Rp 500 juta per tahun. Sedangkan sebelumnya, tidak ada batasan pengenaan pajak dari penjualan ini.
“Jadi sekarang orang pribadi yang punya usaha diberikan insentif sampai Rp 500 juta nggak bayar pajak. lLumayan lho, Rp 500 juta itu,” jelasnya.
Lanjutnya, bahkan yang penghasilannya di atas Rp 500 juta pertahun pun dikenakan pajak sangat rendah yakni hanya 0,5% (PPh Final). Misalnya, omset pelaku UMKM Rp 100 juta per bulan dan pertahun Rp 1,2 miliar, maka yang dikenakan pajak hanya Rp 700 jutanya.
“Rp 500 juta di gratisnya, jadi sisa Rp 700 juta dikali 0,5%. Pajaknya jadinya Rp 3,5 juta. UU lama Rp 6 juta anda bayar setahun. Sekarang jadi Rp 3,5 juta rupiah. Jadi kan turun jauh banget ya,” tuturnya.
Selain itu, dalam aturan PPh terbaru masyarakat kelas menengah bawah yang menjadi objek pajak akan diberikan keringanan dengan menaikkan batasan tarif kena pajak 5% menjadi hingga Rp 60 juta. Kemudian untuk orang kaya yang penghasilannya di atas Rp 5 miliar per tahun diberikan tarif 35%.
“Ini yang disebut keadilan dalam perpajakan,” pungkasnya.
Sumber: CNBC Indonesia
TEAM SOSIAL MEDIA INFO NUSANTARA

UU Perampasan Aset Dikritik ICW, Instrumen Kejar Harta Koruptor Dinilai Hilang
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia UU Perampasan Aset Dikritik ICW, Instrumen Kejar Harta Koruptor Dinilai Hilang ILUSTRASI. DPR setujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang (ANTARA FOTO/FAUZAN)

UMP 2027 Wajib Ditetapkan Besok (21/11), Ini Pedoman Perhitungan & Besaran UMP 2026
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia UMP 2027 Wajib Ditetapkan Besok (21/11), Ini Pedoman Perhitungan & Besaran UMP 2026 ILUSTRASI. UMP 2027 Wajib Ditetapkan Besok (21/11), Ini

Trump, Xi Jinping & Putin Bertemu: Ini 5 Raksasa Wakil China-Rusia-AS
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia Trump, Xi Jinping & Putin Bertemu: Ini 5 Raksasa Wakil China-Rusia-AS Foto: via REUTERS/Iori Sagisawa Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama

Bakom Nilai Pengesahan UU Perampasan Aset Jawab Penantian 18 Tahun
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia Bakom Nilai Pengesahan UU Perampasan Aset Jawab Penantian 18 Tahun Ilustrasi seseorang menyerahkan amplop berisi uang tunai. (Foto: Unsplash) Badan Komunikasi

Menko Muhaimin: Kecurangan JKN Mengkhianati Gotong Royong dan Hak Masyarakat
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia Menko Muhaimin: Kecurangan JKN Mengkhianati Gotong Royong dan Hak Masyarakat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar saat memberikan

DBD Ancam Anak-anak di Singkawang, Bangsal Perawatan RSUD Abdul Aziz Dipenuhi Pasien
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia DBD Ancam Anak-anak di Singkawang, Bangsal Perawatan RSUD Abdul Aziz Dipenuhi Pasien Anggota DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra. Anggota DPRD Kota
